VisualJambi, Bekasi. –
Menanggapi langkah Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tengah melakukan audit menyeluruh terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Ketua DPD Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Kab. Bekasi, Ade Gentong meminta agar proses tersebut dilakukan secara transparan dan melibatkan peran serta publik, termasuk organisasi pers sebagai kontrol sosial.
Langkah ini diambil menyusul pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, yang mengakui bahwa mayoritas BUMD di Kabupaten Bekasi, seperti PT Bekasi Putra Jaya (BPJ), PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), dan Perumda Tirta Bhagasasi, masih mencatatkan kerugian meski terus disokong penyertaan modal dari APBD.
Audit harus di terbuka untuk publik, IWO Indonesia menegaskan bahwa BUMD dikelola menggunakan uang rakyat melalui APBD. Oleh karena itu, hasil audit tidak boleh hanya menjadi konsumsi internal pemerintah, tetapi harus dibuka secara transparan agar masyarakat tahu penyebab pasti kerugian kronis yang terjadi.
Sebagai Kontrol Sosial, IWO Indonesia meminta Pemkab Bekasi melibatkan unsur pers dalam mengawal proses evaluasi ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa audit dilakukan secara objektif tanpa ada kepentingan yang ditutup-tutupi, terutama terkait penggunaan penyertaan modal yang selama ini diberikan.
Sejalan dengan sikap tegas Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, IWO Indonesia mendukung langkah evaluasi serius terhadap BUMD yang tidak produktif. Jika hasil audit menunjukkan adanya ketidakberesan manajemen atau penyimpangan anggaran, IWO Indonesia mendesak adanya langkah hukum dan perbaikan kepemimpinan.
“Penyertaan modal dari APBD adalah uang rakyat yang seharusnya menghasilkan PAD untuk pembangunan Bekasi, bukan justru menguap tanpa hasil. Kami di IWO Indonesia siap mengawal proses audit ini.
Transparansi adalah kunci agar BUMD tidak lagi menjadi beban daerah, melainkan mesin penggerak ekonomi yang sehat,” ujar ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi.
IWO Indonesia menyoroti pernyataan Plt Bupati Asep Surya Atmaja yang menargetkan “BUMD Harus Untung”. Untuk mencapai target tersebut, IWO Indonesia berpendapat bahwa pembenahan tidak bisa dilakukan secara tertutup. Hasil audit terhadap PT BPJ dan BUMD lainnya yang dijadwalkan rampung akhir Januari ini harus dipublikasikan secara mendalam.
Pers sebagai pilar keempat demokrasi berkomitmen untuk terus memberitakan perkembangan hasil audit ini demi memastikan kebijakan pemerintah daerah benar-benar berpihak pada efisiensi anggaran dan kesejahteraan warga Kabupaten Bekasi.
(*/iwo i)
Discussion about this post