Pelayanan Publik Nan Sunyi di Kantor BUMN PT. WIKA Berkelas Nasional, Konfirmasi di Jaga Driver Rentalan 

VisualJambi, Kota Jambi. – Polemik proyek tanggul irigasi yang melibatkan PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT Karya Perdana Rifani tak kunjung reda. 

Alih-alih mendapatkan klarifikasi, awak media justru disambut kantor tanpa penjaga, resepsionis yang hilang, dan seorang sopir rentalan yang mengaku hanya “jaga-jaga”. Di mana letak transparansi BUMN terkemuka ini?

Berawal dari pengakuan Rohmadi, seorang pemodal pekerjaan proyek, yang mengklaim tak kunjung menerima pembayaran dari Ritas Maryanto penerima uang proyek tersebut.

Padahal, perjanjian kerja telah ditandatangani. Namun, usai mewawancarai Rohmadi, media ini berupaya mengkonfirmasi fakta ke kantor PT WIKA. Sayangnya, pada Kamis (11/06/26), tak satu pun petugas keamanan, resepsionis, atau humas menyambut kedatangan wartawan.

“Saya cuma sopir rentalan, Disuruh jaga saja,” ujar Arif, pria yang ditemui di area muka pintu masuk kantor. 

Saat dimintai buku tamu sebagai bukti kehadiran media, ia mengaku tidak tahu. Ketika disinggung penanggung jawab kantor, jawabannya sama: “Tidak tahu apa-apa.”

Analisis dan Pertanyaan Kritis kita selaku kontrol sosial khalayak umum, 

Kondisi ini kontras dengan citra kantor yang terpajang rapi spanduk-spanduk informasi dan template perusahaan berkelas nasional.

Wajar jika publik bertanya: Bagaimana mungkin sekelas BUMN WIKA tidak memiliki standar manajemen perkantoran yang layak? Ke mana para pegawai? Ataukah memang ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di balik proyek irigasi yang sarat konflik kepentingan?

Keterbukaan informasi publik bukanlah pilihan, melainkan kewajiban bagi BUMN yang mengelola uang rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, WIKA belum memberikan pernyataan resmi. Media ini mengingatkan, ketika pintu kantor tertutup rapat dan tidak ada petugas yang bertanggung jawab, maka wajar jika masyarakat mulai membuka mata lebar-lebar.

“Sekuat apa pun tembok spanduk, ia takkan pernah menggantikan fungsi resepsionis. Dan setinggi apa pun reputasi BUMN, ia akan runtuh secara pandangan sosial jika menolak transparansi.”

(Lana)