VisualJambi. Sulse – Anggaran makan dan minum rumah jabatan kepala daerah kembali menjadi sorotan tajam. Di Kabupaten Kepulauan di Sulawesi Tenggara, alokasi dana untuk fasilitas ini terbilang fantastis, yakni mencapai Rp60 juta hingga Rp100 juta setiap bulannya.
Namun, angka mentereng di atas kertas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut berbanding terbalik dengan kondisi riil di lapangan: jangankan hidangan mewah, stok mie instan pun disinyalir tak berbekas di rumah dinas.
Fenomena ini memicu dugaan kuat adanya penyimpangan pengelolaan anggaran. Ketika dana puluhan juta rupiah cair saban bulan tetapi kebutuhan dasar di rumah jabatan tidak terpenuhi, publik berhak mempertanyakan kemana aliran uang rakyat tersebut bermuara.
Indikasi penggelembungan (mark-up), belanja fiktif, hingga Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) rekayasa kini menjadi perhatian serius.
Keterbukaan tak cukup hanya menampilkan angka pagu, melainkan harus membongkar seluruh rantai penggunaan anggaran:
- Siapa pihak pengusul dan pengelola anggaran makan-minum tersebut.
- Siapa penyedia barang yang ditunjuk dan berapa nominal riil yang dibayarkan.
- Kepastian fisik barang yang benar-benar diterima di rumah jabatan.
Fasilitas rumah dinas memang melekat sebagai kebutuhan kedinasan, tetapi istilah ini tidak boleh dijadikan tameng untuk menguras APBD tanpa pengawasan. Jika seluruh transaksi tersebut sah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan di Sulawesi Tenggara tentu dapat membuktikannya melalui dokumen yang transparan dan dapat diverifikasi.
Namun jika terbukti ada rekayasa transaksi, persoalan ini harus didorong ke ranah hukum untuk menguji unsur tindak pidana korupsi.
APBD adalah uang rakyat, bukan dana pribadi pejabat. Tuntutan transparansi ini bukanlah bentuk tuduhan melampaui batas, melainkan fungsi kontrol publik.
Jika memang bersih, buka datanya ke masyarakat; jika ada indikasi penyelewengan, jangan biarkan kasus ini menguap begitu saja. Sebab, ketika uang rakyat puluhan juta rupiah mengalir misterius setiap bulan, yang culas bukan hanya soal anggaran, tetapi juga kepercayaan masyarakat Kabupaten Kepulauan di Sulawesi Tenggara terhadap pemerintahnya.
(*/)
Discussion about this post