VisualJambi, Kota Jambi.c- Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. menegaskan pentingnya komitmen kerja yang terukur, fokus, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut disampaikan saat kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026, di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (04/02/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Asisten Setda, Staf Ahli Gubernur, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
Perjanjian Kinerja sebagai Komitmen Kerja
Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa perjanjian kinerja merupakan amanah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang bersifat mengikat dan wajib dijalankan oleh seluruh pejabat pemerintah.
Ia menegaskan bahwa komitmen tersebut berlaku mulai dari Gubernur, Sekretaris Daerah, hingga pejabat struktural pada setiap OPD.
“Perjanjian kinerja ini merupakan janji kerja yang tertulis dan terukur, serta disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Arah kerjanya mengacu pada RPJMD serta visi dan misi pembangunan daerah,” ujar Al Haris.
Bukan Sekadar Formalitas Administrasi
Menurut Gubernur Al Haris, perjanjian kinerja tidak boleh dipandang hanya sebagai formalitas administratif, tetapi harus menjadi instrumen manajemen kinerja yang memastikan program dan kebijakan pemerintah berjalan dengan fokus dan menghasilkan dampak nyata.
Dengan adanya perjanjian tersebut, capaian kinerja setiap OPD dapat diukur secara objektif, dievaluasi secara transparan, serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Ini bukan sekadar administrasi, tetapi komitmen kerja yang harus dijalankan secara serius dan disiplin agar menghasilkan output yang nyata,” tegasnya.
Target Jambi Masuk 10 Besar Nasional
Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk memiliki target bersama membawa Jambi masuk dalam 10 besar provinsi terbaik secara nasional pada berbagai indikator kinerja pemerintahan.
Ia mencontohkan sejumlah capaian positif yang telah diraih Provinsi Jambi, seperti peringkat pertama nasional dalam penilaian Ombudsman RI serta peningkatan signifikan pada Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jika satu bidang bisa menjadi yang terbaik, maka bidang lainnya juga harus mampu mencapai hal yang sama. Mulai 2026 kita harus bekerja untuk berada di papan atas nasional,” ujarnya optimistis.
Penempatan SDM Harus Profesional
Gubernur Al Haris juga menyoroti pentingnya penempatan sumber daya manusia (SDM) yang tepat di setiap OPD. Ia meminta pimpinan perangkat daerah berani melakukan evaluasi terhadap personel jika tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
“Jika ada SDM yang tidak sejalan dengan tugasnya, silakan dipindahkan ke posisi yang lebih sesuai. Ini soal profesionalitas kerja, bukan persoalan pribadi,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa setiap program harus memiliki output dan outcome yang jelas, bukan sekadar menghasilkan laporan administratif tanpa dampak bagi masyarakat.
Siapkan Regenerasi Aparatur
Gubernur Al Haris juga mengingatkan pentingnya menyiapkan regenerasi aparatur, mengingat dalam beberapa tahun ke depan sejumlah pejabat akan memasuki masa pensiun.
Menurutnya, pemerintah harus mulai mempersiapkan kader-kader aparatur yang memiliki kemampuan, integritas, dan kecintaan terhadap daerah.
“Tugas kita tidak hanya bekerja hari ini, tetapi juga menyiapkan generasi penerus yang mampu melanjutkan pembangunan daerah,” katanya.
Efisiensi Anggaran Dorong Inovasi
Terkait pengelolaan anggaran, Al Haris menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menghambat kinerja pemerintah daerah.
Sebaliknya, efisiensi harus menjadi momentum untuk mendorong inovasi, kreativitas, serta optimalisasi potensi daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas aparatur, terutama bagi pejabat yang berperan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), agar terhindar dari penyimpangan maupun praktik korupsi.
“Kita ingin bekerja dengan tenang dan aman secara hukum. Karena itu pilihlah orang-orang yang benar-benar mampu, jujur, dan bertanggung jawab,” pesannya.
Dorong Semangat Pengabdian
Menutup arahannya, Gubernur Al Haris mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk bekerja secara maksimal dengan semangat pengabdian demi kepentingan masyarakat.
Ia berharap seluruh program pemerintah daerah dapat berjalan selaras dengan kebijakan strategis pemerintah pusat dalam membangun daerah yang maju dan berdaya saing.
“Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi dan memberkahi niat baik serta kerja keras kita dalam membangun Provinsi Jambi yang lebih maju,” pungkas Gubernur Al Haris.
(nst)
Discussion about this post