Hak Pekerja Terabaikan 7 Bulan, IPNU dan HMI Geram: Ini Bentuk Kezaliman!”

VisualJambi, Batanghari. – Aliansi OKP & MAHASISWA BATANG HARI telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Bupati Batang Hari pada hari Selasa, 16 Juli 2025, yang berisi permintaan penjelasan dan kepastian terkait berbagai tuntutan yang kami sampaikan.

Namun hingga saat ini, surat tersebut belum mendapatkan tanggapan sama sekali. Setelah Aksi pun belum ada kejelasan, apalagi langkah konkret yang menunjukkan itikad baik dari pihak Pemerintah Daerah. Ini menunjukkan bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat yang seharusnya segera direspons.”

Mencicil gaji para pekerja bukanlah solusi yang konkret. Cara ini hanya ibarat gali lubang tutup lubang, dan berpotensi terus berulang jika tidak ada kepastian mengenai pelunasan penuh serta jaminan bahwa hal serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan. Kami menuntut adanya langkah nyata dan komitmen tegas dari Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas dan berkeadilan.”

Armansah :- “Masyarakat terus-menerus mengeluhkan dan mempertanyakan hak mereka yang belum juga dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Mereka telah bekerja dengan baik, penuh kedisiplinan setiap harinya, namun hingga kini belum menerima gaji yang menjadi hak mereka!

Akibat penundaan gaji yang sudah berlangsung hampir 7 bulan ini, kondisi perekonomian masyarakat sangat terpuruk. Banyak anak yang menunggak biaya sekolah dan kuliah, bahkan terancam putus pendidikan. Hutang menumpuk, kebutuhan rumah tangga tak terpenuhi — semua ini karena hak mereka belum dibayarkan.

Salim Salikin : Banyak keluh kesah dari Masyarakat yang terdampak gaji nya yang tertunda salur, Masalah tunda salur gaji bukan lagi sekadar isu administratif, melainkan sudah menjadi beban psikologis dan sosial yang dirasakan masyarakat secara langsung.

Kami berharap ada langkah nyata, bukan sekadar klarifikasi terkait hal ini. Karena itu merupakan hak mereka yang wajib di salurkan oleh pemerintah daerah.

“Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, maka kami akan turun aksi lagi dengan massa yang lebih besar dan banyak pada 17 Agustus 2025, – bukan sekadar memperingati kemerdekaan, tetapi menjemput kemerdekaan yang sejati bagi masyarakat Batang Hari dari kegelisahan, ketidakpastian, dan berbagai permasalahan yang selama ini mereka alami.”

(g)